BANDUNG, JAWA BARAT — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa pembangunan yang bersumber dari pajak masyarakat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk manfaat tersebut adalah tersedianya infrastruktur jalan yang layak, aman, dan mendukung aktivitas warga sehari-hari.
Menurut prinsip pembangunan yang ditekankan KDM, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan. Jalan-jalan di kampung dan desa juga harus mendapat perhatian karena menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga distribusi hasil pertanian serta kegiatan ekonomi warga.
PAJAK RAKYAT HARUS DIRASAKAN MANFAATNYA
Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, penggunaannya harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat luas, termasuk perbaikan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Jalan yang baik bukan sekadar hamparan aspal. Infrastruktur tersebut menentukan kelancaran mobilitas warga, memudahkan anak-anak menuju sekolah, membantu masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, serta mempercepat pengangkutan hasil pertanian dan produk usaha kecil.
Sebaliknya, jalan yang rusak dapat meningkatkan biaya transportasi, menghambat kegiatan ekonomi, bahkan menyulitkan warga ketika membutuhkan layanan darurat.
Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat anggaran pemerintah dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
JANGAN HANYA KOTA, KAMPUNG DAN DESA JUGA PENTING
Pembangunan yang merata membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Kawasan perkotaan memang memerlukan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat di pedesaan juga membutuhkan akses jalan yang memadai agar tidak tertinggal dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan pelayanan publik.
Jalan kampung dan desa memiliki peran strategis dalam menghubungkan permukiman dengan pusat perdagangan, sekolah, puskesmas, serta fasilitas pemerintahan.
Ketika akses jalan membaik, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
Karena itu, penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi kerusakan jalan, jumlah masyarakat yang dilayani, tingkat urgensi, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan sosial.
PEMBANGUNAN HARUS BERDAMPAK NYATA
Pesan yang ditekankan dalam prinsip pembangunan tersebut adalah bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan. Yang tidak kalah penting ialah sejauh mana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Perbaikan infrastruktur harus disertai perencanaan yang tepat, pelaksanaan sesuai standar, pengawasan yang transparan, dan pemeliharaan berkelanjutan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai lokasi proyek, sumber anggaran, jadwal pengerjaan, dan kualitas pekerjaan sehingga dapat ikut mengawasi penggunaan uang publik.
Pada akhirnya, jalan yang baik bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan.
Pajak dari rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan rakyat. Dari pusat kota hingga kampung dan desa, pemerataan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya membangun Jawa Barat yang lebih terhubung dan berkeadilan.
Tinggalkan Balasan